Fadli Zon Kritik Minimnya Postur Anggaran Diplomasi RI

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia tergolong relatif rendah. Padahal, pos anggaran tersebut diperlukan dalam mendukung pelaksanaan diplomasi Indonesia.

“Untuk memainkan peran yang lebih besar perlu pemikiran out of the box terhadap anggaran diplomasi, karena kalau masih seperti ini agak sulit untuk berperan lebih leluasa, ini kan hanya tiga kali anggaran MotoGP Mandalika, ” kata Fadli dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022). 

Baca juga: Wayan Sudirta: Pecandu Narkoba Jangan Dipenjara Tapi Rehabilitasi

Fadli mengatakan, anggaran Kemenlu belum mencerminkan satu postur negara besar. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar ke-empat di dunia, Fadli menilai Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar di ranah diplomasi, sebagaimana perintah konstitusi, berperan aktif melaksanakan ketertiban dunia.

“Jadi seharusnya anggaran kementerian luar negeri ini lebih besar dari yang ada sekarang, jadi bisa melaksanakan perintah konstitusi tadi dan bukan hanya sekedar pelayanan, ” tegas Fadli. Kritik soal minimnya anggaran Kemenlu juga dilayangkan Anggota  Komisi I DPR RI Effendi Simbolon.

Baca juga: Kepengurusan 19 DPC Ditetapkan; PKB Sumbar Siap Menuju Pemilu Serentak 2024

Dimana ia menyoroti minimnya anggaran Kemenlu untuk melakukan pelayanan, khususnya untuk satuan kerja (satker) perwakilan RI. “Saya kira bu Menlu, sebelum mengakhiri ada baiknya melintasi batas psikologis diatas 10 T misalnya, karena ini penting juga untuk meningkatkan gairah dan peran Kemlu kita, ” ungkap Effendi.

Lebih lanjut, Effendi juga memberikan kritikan lainnya kepada Kemenlu agar memberikan pendidikan marketing kepada para diplomat, supaya bisa memenuhi tujuan Presiden Jokowi. "Padahal, presiden berkali-kali meminta fungsi saudara-saudara sekalian untuk menjadi marketer mendatangkan devisa, apakah menarik wisman dan seterusnya, " sambungnya.

Baca juga: Sugeng Suparwoto: Perusahaan Daerah Harus Aktif Ambil Bagian Kelola Tambang Konawe Utara

Politisi fraksi PDIP itu juga mengomentari pembebasan visa yang diberikan terhadap sejumlah negara, dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia. Menurutnya, langkah ini telah menyebabkan pemerintah kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai triliunan rupiah.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenlu Cecep Herawan menyampaikan, Kemenlu menyerap anggaran Rp7, 438 triliun atau 96, 04 persen dari pagu tahun anggaran 2021  yaitu Rp7, 746 triliun. Dengan rincian, realisasi belanja pegawai sebesar Rp3, 337 triliun; realisasi belanja barang Rp3, 430 triliun; dan realisasi belanja modal Rp673 miliar. (ann, ps/aha)

Baca juga: Andre Rosiade Minta Kemendag-BPKP Audit Investigasi Rantai Distribusi Minyak Goreng